Pemerintah, militer, organisasi intelijen, dan kepolisian masih menggunakan peralatan teknologi informasi produk asing sehingga memungkinkan informasinya bocor, kata Direktur Utama PT Indoguardika Cipta Kreasi (ICK) Agung Setia Bakti.

"Padahal, salah satu kunci kedaulatan bangsa adalah mandiri dalam teknologi, terutama terkait dengan pertahanan dalam negeri," kata Agung menjawab pertanyaan Antara Jateng, Jumat.

Ia menegaskan bahwa PT ICK (sebuah perusahaan antisadap pertama di Indonesia) berkomitmen menciptakan berbagai produk di bidang "technology security" (keamanan) untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

"Kedaulatan yang harus dijaga negara bukan hanya darat, laut, dan udara, melainkan informasi dan komunikasi di negeri ini juga harus dijaga dari tangan-tangan asing," kata pria yang pernah merintis usaha teknologi informasi (TI) di Semarang itu. 
Agung menegaskan, "Kita ingin Indonesia berdaulat dan tidak tergantung pada asing terkait dengan keamanan data atau teknologi informasi. Pasalnya, ketika sistem keamanan data memakai pihak luar, kita tidak bisa menjamin 100 persen data akan aman."

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, kata Agung, memiliki dampak positif dan negatif dari segi keamanan informasi, di antara dampak negatifnya adalah makin terbukanya celah keamanan informasi.

Menurut dia, ancaman serangan "cyber" (siber) tiap tahun terus meningkat seiring dengan makin mudahnya akses internet di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Celah keamanan informasi yang ada, lanjut dia, dimanfaatkan pihak asing untuk mengeruk dan mengambil keuntungan informasi di Indonesia. Salah satu ancaman siber yang relatif cukup serius adalah penyadapan.

"Tidak hanya terjadi pada institusi dan pejabat negara, tetapi penyadapan juga mengintai warga negara Indonesia," kata alumnus Universitas Diponegoro (Undip) Semarang itu. 

Ia menjelaskan bahwa serangan siber yang sering terjadi di antaranya pengambilan data informasi pribadi individu, pencurian kartu kredit, hingga "cyber terrorism". Namun, dalam situasi tertentu serangan siber juga bisa menyerang negara. Misalnya, Estonia. Pada tahun 2007, negara itu lumpuh setelah dihajar serangan siber.

Agung menyebutkan salah satu kasus paling menghebohkan yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa penyadapan oleh Australia terhadap presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2014.

Selain di Indonesia, lanjut Agung, kasus penyadapan juga ramai menjadi perbincangan dunia. Seperti yang dibeberkan dokumen Wikileaks puluhan kepala negara telah menjadi korban penyadapan. Bahkan, beberapa waktu lalu surat elektronik (surel) direktur CIA berhasil diretas oleh seorang pelajar SMA di Amerika Serikat.